Pemerintah ingin memastikan dan mengakomodasi berbagai kepentingan yang tidak merugikan satu pihak, dalam kaitan dengan tata niaga ternak ini.

DPRD Kabupaten Bangka Selatan, menjamin akan segera mengambil tindakan menyikapi polemik dugaan alih fungsi lahan hutan.

'Sebagai insan PUPR, kita harus menanamkan dalam diri kita, sikap bekerja keras dengan cerdas, dan ikhlas, bergerak cepat ...

Sekelompok mahasiswa yang menamakan dirinya Aliansi Mahasiswa Melawan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Provinsi Jambi, Rabu (23/4/2025).

Munafri mewanti-wanti agar pejabat bersangkutan memberikan kontribusi, utamanya pendapatan untuk Pemerintah Kota Makassar ...

rapat bersama ini diharapkan dapat mempermudah koordinasi lintas OPD Teknis dalam penyempurnaan RTRW Sulawesi Barat ...

PR JABAR - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan pagu efektif ...

BULUKUMBA, RADAR SELATAN — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bulukumba, mulai membahas Ranperda tentang tata cara penyelenggaraan ...

LUBUK LINGGAU, PALPRES.COM- Staf Ahli II Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, H Kamaludin di dampingi Kepala Dinas ...

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan mengkritik keputusan pemerintah yang ...

Asisten I Setda Parigi Moutong, Aziz Tombolotutu hadir mewakili Penjabat (Pj) Bupati Richard Arnaldo dalam rapat berlangsung ...

Pemerintah daerah diminta bebaskan warga miskin dari pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) atau pajak ...