Cara berpikir di atas, nampaknya tidak berlaku di negeri kita ini. Masalahnya, ada laut yang dipatok sepanjang 30 kilometer, membentang jauh di Banten sana, tetapi tidak ada yang mengklaim siapa dan ...

KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, mengumumkan pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik ...

Isu mengenai pemberian sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di area dasar laut belakangan ini mencuat, seiring dengan penemuan ratusan sertifikat yang diterbitkan di ...

Diperkirakan bambu setinggi 6 meter tersebut, tertancap 1 hingga 1.5 meter di dasar laut, inilah kesulitan untuk mencabut bambu tersebut. "Sementara ini kita ikat lalu ditarik kapal nelayan, sejauh ...

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mencurigai mereka yang memasang struktur pagar di laut berniat untuk membentuk daratan hasil sedimentasi sebagai lahan reklamasi yang terbentuk ...

Menurut Trenggono, pagar laut ini dirancang untuk menahan sedimentasi agar tanah secara perlahan muncul di permukaan. "Di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat, jadi itu sudah jelas ilegal juga.

Ramai di media sosial X soal ditemukannya Hak Guna Bangunan (HGB) di laut Surabaya seluas sekitar 656 Hektare Area (Ha). Hal ini juga terlihat di apilkasi Bhumi. Temuan ini juga sama seperti yang ...

Lebih lanjut, Sakti menyebut adanya sertifikat hak milik (SHM) di dasar laut dengan luas mencapai 30 hektare ilegal. Terkait hal tersebut, Sakti menuturkan bahwa Prabowo telah memerintahkan agar ...

Pagar Laut yang berbahan dasar bambu setinggi 6 meter dan sepanjang 30 km berada di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (13/1/2025). TRIBUN TANGERANG.COM, JAKARTA- Menteri Kelautan ...

Dia menduga pembangunan pagar laut tersebut bertujuan agar tanah dasar laut semakin lama semakin naik, sehingga terbentuk sedimentasi. Upaya tersebut, kata Sakti, serupa seperti giat reklamasi yang ...

pembangunan di ruang laut itu harus mendapat izin KKPRL atau Kesesuaian Ruang Laut. “Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat, jadi itu sudah jelas ilegal juga,” ucap ...

"Saya mendapatkan press conference dari Menteri ATR BPN bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan, kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah ...